Unbox.id – Google dilaporkan menanggapi usulan Kongres tentang keamanan online anak-anak pada Senin, 16 Oktober 2023. Perusahaan juga meminta anggota parlemen AS untuk membatalkan perlindungan yang ada seperti teknologi verifikasi usia. Dalam postingan blognya, Google menerbitkan “Kerangka Hukum untuk Melindungi Anak-anak dan Remaja di Internet.” Kerangka kerja ini muncul ketika semakin banyak anggota parlemen, seperti Senator Elizabeth Warren (D-MA), yang mendukung Undang-Undang Keamanan Daring Anak. Ini adalah undang-undang kontroversial yang bertujuan melindungi anak-anak dari konten online yang berbahaya.
Seperti Apa Alasannya?
Google Company. (Sumber: The Keyword)
Mengutip The Verge, dalam konteks ini, Google telah menolak upaya negara bagian dan federal yang memaksa platform memverifikasi usia pengguna. Misalnya, mewajibkan pengguna untuk mengunggah salinan tanda pengenal yang dikeluarkan pemerintah untuk mengakses layanan online.
Beberapa negara bagian juga baru-baru ini mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan platform untuk mendapatkan izin orang tua bagi pengguna di bawah usia 18 tahun. Google menolak undang-undang hak ini karena yakin undang-undang tersebut melarang remaja mengakses informasi berguna.
“Model legislatif yang baik, seperti model yang didasarkan pada prinsip desain yang sesuai dengan usia, dapat membantu bisnis meningkatkan keamanan dan privasi secara bertanggung jawab. Dan memberi anak-anak dan remaja akses ke pengalaman yang lebih kaya,” kata Kent Walker, presiden urusan global di Google, dalam pernyataan blognya.
Anggota parlemen, seperti penulis KOSA Senator Richard Blumenthal (D-CT) dan Senator Ed Markey (D-MA), meminta perusahaan teknologi untuk berhenti menargetkan iklan pada anak-anak.
Mengatur Penggunaan Internet Bagi Anak di Bawah Umur
Selama setahun terakhir, badan legislatif negara bagian di seluruh negeri telah mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur bagaimana anak-anak di bawah usia 18 tahun dapat berinteraksi dengan Internet.
Beberapa negara bagian, seperti Louisiana, telah mengubah undang-undang mereka untuk melarang anak-anak melihat pornografi secara online. Dengan mewajibkan setiap orang, termasuk orang dewasa, untuk memverifikasi usia mereka sebelum menggunakan situs web.
Google tidak keberatan dengan verifikasi usia di situs porno dan perjudian. YouTube juga disebut-sebut telah menerbitkan serangkaian pedoman yang bertujuan melindungi anak-anak.
Dalam sebuah postingan blog, CEO YouTube Neal Mohan mengatakan platform tersebut tidak menayangkan iklan yang dipersonalisasi untuk anak-anak dan memberi orang tua serangkaian kontrol keluarga.
“Keluarga di mana pun berhak mendapatkan pengalaman online yang aman dan berkualitas tinggi, di mana pun mereka tinggal,” tulis Mohan.
“Dan semua anak dan remaja harus memiliki akses yang sama terhadap peluang yang disediakan internet. Ketika generasi muda terus mengembangkan cara mereka tampil online, layanan dan kebijakan kami juga akan berubah,” tambahnya.
Baca juga: Google Tingkatkan Play Protect Android
Uni Eropa Desak CEO Google untuk Awasi Konten Perang Israel-Hamas di YouTube
Google Company. (Sumber: BGR Idea)
Masih terkait dengan Google, Komisaris Uni Eropa (UE) Thierry Breton telah mengirimkan surat peringatan ke beberapa platform online terhadap misinformasi tentang perang Israel-Hamas.
Baru-baru ini, Breton menulis surat kepada Google dan CEO Alphabet Sundar Pichai untuk mengingatkannya akan kewajiban moderasi konten perusahaan berdasarkan Undang-Undang Layanan Digital UE.
Secara khusus, Breton meminta Alphabet untuk “sangat waspada” terhadap konten perang Israel-Hamas yang diposting di YouTube. “Komisi Eropa melihat peningkatan konten ilegal dan misinformasi yang tersebar di platform tertentu,” katanya, menjelaskan kepada Pichai bahwa Alphabet memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dan remaja dari konten kekerasan yang menggambarkan penyanderaan, antara lain.
Breton juga memperingatkan Pichai: jika Alphabet (perusahaan induk Google) menerima pemberitahuan tentang konten ilegal dari UE, Alphabet harus merespons sesegera mungkin. Terakhir, ia mengingatkan sang CEO bahwa perusahaan harus memiliki langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi konten disinformasi. Demikian sebagaimana dikutip dari Engadget.
Layanan berbagi video juga harus mampu membedakan sumber berita yang dapat dipercaya dari propaganda teroris dan konten yang dimanipulasi, seperti video clickbait.
Sumber & Foto: Dari berbagai sumber
