Unbox.id – Tidak dapat disangkal bahwa AI sedang menjadi topik hangat. Inilah sebabnya diskusi mengenai AI telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah Indonesia. Hal itu diungkapkan Direktur Utama BRIN Laksana Tri Handoko dalam acara Tech Talk yang diselenggarakan Medcom.id. Ia mengatakan, pemerintah Indonesia selama ini fokus pada teknologi AI, termasuk pengembangan di masa depan dan pedoman untuk menghindari kerugian yang diakibatkannya. Fokus tersebut ada dalam Strategi Nasional Kecerdasan Buatan Indonesia yang diharapkan dapat dituangkan dalam Keputusan Presiden (Perpres), dan saat ini masuk dalam Program Rencana Strategis Nasional (Prolegnas).
AI Hanya Alat Berbasis Data
Artificial Narrow Intelligence. (Sumber: Geekflare)
Menurut Handoko, memahami etika intelektual di era digital menghadirkan banyak tantangan. Ini bukan soal sumber daya, tapi soal kepercayaan orang atau masyarakat, termasuk keterampilannya. Menurutnya, AI merupakan alat yang memanfaatkan data, seperti kecerdasan otak manusia yang bersumber dari database atau informasi yang dikumpulkan.
Jadi, tanpa data, AI tidak akan berkembang. “Kalau datanya sudah ada, persoalan selanjutnya adalah etika. Bagaimana caranya agar data yang digunakan tidak merugikan orang lain. Misalnya, ada pencuri yang mencuri sepeda motor karena dia mungkin punya informasi bagaimana cara membuka kunci logam tersebut,” dia berkata, ungkapnya dalam pernyataan resmi.
Bagi Handoko, AI atau kecerdasan buatan bisa membantu entri data agar lebih mudah mengakses informasi penting, namun juga bisa merugikan. Laporan ini juga menyoroti masalah AI, yang dapat mengumpulkan dan menggunakan data tanpa persetujuan pemilik data.
Dia mengatakan organisasi medis menentang kemampuan AI untuk memberikan diagnosis dini penyakit pasien. Mereka tidak mengkhawatirkan AI, namun tentang bagaimana AI mengumpulkan data dari jurnal medis tanpa izin, karena jurnal digunakan untuk mengumpulkan informasi.
Susun Peta Jalan Dorong Pertumbuhan Digital Indonesia
Kali ini, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Hary Budiarto juga mengatakan Kominfo telah membuka jalan bagi pertumbuhan Indonesia di dunia.
“Peta jalan ini melihat permasalahan dan permasalahan yang muncul, mulai dari kesenjangan digital, disrupsi teknologi, isu data dan keamanan siber, isu kedaulatan digital, ruang etika digital, dan peluang ekonomi yang muncul,” tuturnya.
Menurut data Bappena, teknologi mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,7 hingga 7,1 persen pada tahun 2045. Data Bappena tahun 2022 juga menyebutkan bahwa ekonomi digital akan menyumbang 20,70 persen terhadap PDB pada tahun 2045. “Hukum atau kebijakan adalah langkah selanjutnya, tanpa kebijakan akan terjadi kekacauan.
Kalau infrastrukturnya bagus, pemerintah dan masyarakat akan baik dengan teknologi ini, kalau tidak ada bisnis kekayaan atau pemanfaatannya sebaik-baiknya, maka tidak ada gunanya. sia-sia,” katanya.
Baca juga: Kemenkominfo Tingkatkan Upaya Pemberantasan Judi Online
Kementerian Kominfo Dorong Pertumbuhan Talenta Digital
Artificial Intelligence. (Sumber: Network Idea)
Ia juga mengatakan pendekatan yang direncanakan bersifat komprehensif, mulai dari pengembangan infrastruktur digital hingga penciptaan tata kelola digital, ekonomi digital, dan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari implementasinya.
Namun, ia juga mengatakan bahwa melahirkan talenta-talenta digital yang berkualitas dan mampu bersaing secara global adalah sebuah tugas. Oleh karena itu, Kominfo kini berkomitmen untuk menyediakan sumber daya manusia yang memahami AI dan dapat memanfaatkannya secara efektif.
Dikatakannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menginginkan pada tahun 2023, terdapat 100.000 talenta digital yang mengenal AI, tidak hanya coding, tetapi juga memahaminya secara umum, mulai dari kiprahnya, pemerintahan, dan lain-lain.
Untuk itu, Kominfo kini memiliki program pelatihan yang akan dibagi ke dalam berbagai jenis peserta, mulai dari pejabat pemerintah, perusahaan swasta dan profesional, termasuk pelajar dan pekerja industri, serta masyarakat umum dan penyandang disabilitas.
Sumber & Foto: Dari berbagai sumber
